Etika Profesi Pada Guru
A.
Pengertian
Etika
Secara umum etika dapat
diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam
interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang
sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral yang berlaku. Dengan adanya
etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai
dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan demikian akan terciptanya suatu
pola-pola hubungan antar manusia yang baik dan harmonis, seperti saling
menghormati, saling menghargai, tolong menolong, dan sebagainya.
Di bawah ini beberapa pengertian dari etika menurut para ahli, yaitu :
1.
Etika berasal
dari bahasa Yunani, ethos (tunggal) atau ta etha (jamak) yang berarti watak,
kebiasaan dan adat-istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup
yang baik, baik pada diri seseorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan
dari satu generasi ke generasi yang lain (Keraf, 1998).
2.
Etika sebagai
filsafat moral atau ilmu yang mendekatkan pada pendekatan kritis dalam melihat
dan memahami nilai dan norma moral yang timbul dalam kehidupan masyarakat.
(Muslich, 1998).
Sementara itu
menurut Profesor Robert Solomon, etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi,
yaitu :
1.
Etika merupakan
karakter individu, dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah
orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagi individu yang
beretika. Etika merupakan hukum sosial.
2.
Etika merupakan
hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia.
B.
Pengertian
Profesi
Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian tentang profesi:
1.
Suatu jabatan
atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. (Liberman)
2.
Suatu jabatan
atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus
pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik
tersendiri, dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan
pribadi yang tinggi. {World Confederation ofOrganization for Teaching
Profession(WCOTP)}
3.
Suatu pekerjaan
atau jabatan yang menuntut keahlian,tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap
pekerjaan tersebut.(Dedi Supriadi)
4.
Profesi itu
pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seseorang
akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa,
karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.(Sikun
Pribadi, 1976)
Pengertian
diatas mengisyaratkan bahwa:
1.
Hakikat profesi
adalah suatu pernnyataan atau suatu janji terbuka Suatu pernyataan atau suatu
janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu
pernyataan yang dikemukakan oleh nonprofesional.
Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh, yang
keluar dart lubuk hatinya.Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau
nilai-nilai etik. Orang yang membuat pernyataan itu yakin dan radar bahwa
pernyataan yang dibuatnya adalah baik.”Baik” dalam arti bermanfaat bagi orang
banyak dan dirinya sendiri. Pernyataan janji itubukan hanya sekadar keluar
darimulutnya, tetapi merupakan ekspresikepribadiannya dan tampak pada tingkah
lakunya sehari-hari.Janjiyang bersifat etik itu mau tak mau akan
berhadapan dengan sanksi-sanksi tertentu. Bila diamelanggar janjinya, dia akan
berhadapan dengan sanksi tersebut, misalnya hukuman atau protes masyarakat,hukuman
dart Tuhan, dan hukuman oleh dirinya sendiri. Jika seseorang telah menganut
suatu profesi tertentu, dia akan berbuat sesuai dengan janji tersebut.
Janji-janji itu biasanya telah digariskan dalam kode etik profesi bersangkutan,
dalam hal ini, Profesi kependidikan.
2.
Profesi
mengandung unsur pengabdian
Suatu profesi bukan bermaksud untuk
mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam
arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Ini berarti, bahwa
profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak, atau menimbulkan malapetaka bagi
orang lain dan bagi masyarakat. Sebaliknya, profesi itu harus berusaha
menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi
masyarakat. Pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan orang
banyak. Misalnya, profesi dalam bidang hukum adalah untuk kepentingan kliennya
bila berhadapan dengan pengadilan, profesi kedokteran adalah untuk kepentingan
pasien agar cepat sembuh penyakitnya, profesi kependidikan adalah untuk
kepentingan anak didiknya, profesi pertanian adalah untuk meningkatkan produksi
pertanian agar masyarakat lebih sejahtera dalam bidang pangan, dan sebagainya.
Dengan demikian, pengabdian yang diberikan oleh profesi tersebut harus sesuai
dengan bidang -bidang pekerjaan tertentu. Dengan pengabdian pada pekerjaan itu,
seseorang berarti mengabdikan profesinya kepada masyarakat.
3.
Profesi adalah
suatu jabatan atau pekerjaan
Suatu
profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya
menuntut keahlian,pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Dalam pengertian
profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu
berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda
dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, oleh sebab mempunyai fungsi sosial, yakni
pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan
fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modem dewasa
mi, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan
membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang
lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik
bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat
yang fatal atau malapetaka yang dahsyat. Itu sebabnya, kebijaksanaan, pembuatan
keputusan, perencanaan, dan penanganan harusditangani oleh para ahlinya, yang
memiliki kompetensiprofesional dalam bidangnya.Uraian di atas dan definisi seperti
yang dikemukakan oleh Dr. Sikun Pribadi ternyata sejalan dengan definisi yang
dikemukakan oleh Frank H. Blackington sebagai berikut :”A profession may define
most simply as a vocation which is organized, incompletely, no doubt, but
genuinely, for the performance offitnction. (Blackington, 1968)
C.
Pengertian Guru
Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pendidikan murid-murid, baik secara individual, maupun klasikal baik di sekolah
maupun luar sekolah. Saat ini sosok guru sudah ikut “tereformasi”. Guru
dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan mengikuti
kemajuan zaman. Berikut ini pengertian guru :
1.
UU RI No 14
tahun 2000
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan,melatih, menilai, dan mengevalusi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah.
2.
Zakiyah Daradja
Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan
dirinya menerima, dan memukul tanggung jawab
3.
Oemar Hamalik
Guru adalah orang yang bertanggungjawab dalam merencanakan dan menuntun
murid-murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan
dan perkembanganyang diinginkan.
D.
Etika dalam
Profesi Keguruan
Sebagai tenaga profesional, guru
dituntut untuk selalu mengembangkan diri sejalan dengan kemajuan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya guru
harus memiliki etika.
Sasaran Etika
Profesi Keguruan adalah :
1.
Etika terhadap
Peraturan Perundang-undangan
Pada butir sembilan Kode Etik Guru
Indonesia disebutkan bahwa “Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah
dalam bidang pendidikan” (PGRI,1973). Kebijaksanaan pendidikan di Indonesia
dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan.Dalamrangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan
peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh
aparatnya, yang meliputi antara lain : pembangunan gedung, pemerataan
kesempatan belajar melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan.
Karena itu guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah
dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
merupakan kebijaksanaan tersebut. Untuk menjaga agar guru Indonesia tetap
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang pendidikan,Kode Etik Guru Indonesia mengatur hal tersebut.
2.
Etika Terhadap
Organisasi Profesi
Guru secara bersama-sama memelihara
dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peran organisasi profesi
sebagai wadah dan sranan pengabdian. Dalam dasar keenam dari Kode Etik ini
dengan gamblang juga dituliskan bahwa Guru secara pribadi dan bersama-sama
mengembangkan, dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dasar ini sangat
tegas mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk selalu meningkatkan
mutu dan martabat profesi guru itu sendiri.
3.
Etika terhadap
teman sejawat
Dalam ayat 7 Kode Etik Guru
disebutkan bahwa Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan
kesetiakawanan sosial” Ini berarti bahwa :
a.
Guru hendaknya
menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya
b.
Guru hendaknya
menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di
dalam dan di luar lingkungan kerjanya.
Dalam hal ini
Kode Etik Guru menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan yang harmonis
perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara
sesama anggota profesi.
4.
Etika Terhadap
Anak Didik
Dalam Kode Etik Guru Indonesia
dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk
membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Dalam membimbing anak
didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padat yang terkenal
yaitu ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, dan Tut wuri handayani.
Dari kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin.
Kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna :
a.
Guru hendaknya
memberi contoh yang baik untuk anak didiknya
b.
Guru harus
dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, prilaku dan
pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah prilaku peserta didik.
c.
Hendaknya guru
menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa
5.
Etika Guru
Profesional TerhadapTempat Kerja
Sudah diketahui bersama bahwa
suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Dalam UU No.
20/2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan
fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutudi seluruh jenjang
pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan
fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan
Visi Pendidikan Nasional.
6.
Etika Terhadap
Pemimpin
Sebagai salah seorang anggota
organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan) guru akan selalu berada dalam bimbingan dan
pengawasan pihak atasan. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa sikap
seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus bekerja
sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun
di luar sekolah.
E.
Kode Etik
Profesi Guru
Interpretasi tentang kode etik belum
memiliki pengertian yang sama. Berikut ini disajikan beberapa pengertian kode
etik.
1.
Undang-undang
Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa “Pegawai
Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan
di dalam dan di luar kedinasan“. Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut
dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur
negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku,
dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup
sehari-hari.
Selanjutnya
dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok
tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai negeri. Dari uraian ini
dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku,
dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari- hari.
Kongres PGRI ke
XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia
merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam
melaksanakan panggilan pengabdiaan bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari
pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia
terdapat dua unsur pokok yakni:
1.
Sebagai
landasan moral, dan
2.
Sebagai pedoman
tingkah laku.
3.
Dalam
Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), Pasal 43, dikemukakan sebagai berikut:
·
Untuk menjaga
dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas
keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik;
·
Kode etik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat
perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.
Dari beberapa pengertian tentang
kode etik di atas, menunjukkan bahwa kode etik suatu profesi merupakan
normanorma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam
pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup seharihari di masyarakat. Norma-norma
tersebut berisi petunjukpetunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, dan
larangan-larangan, tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan,
tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup
sehari- hari di dalam masyarakat.
F.
Tujuan Kode
Etik
Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk
kepentingan anggota dan kepentingan organisasi.profesi itu sendiri. Secara umum
tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut.
1.
Menjunjung tinggi martabat profesi
Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat,
agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh
karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk
tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik
profesi.
2. Untuk menjaga dan
memelihara kesejahteraan para anggotanya
Kesejahteraan mencakup lahir (atau
material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya
memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan
kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum
bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa
saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan
rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi
petunjuk- petunjukkepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya.
3.
Pedoman berperilaku
Kode etik mengandung peraturan yang
membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota
prof’esi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
4.
Untuk meningkatkan pengabdian para anggota
profesi
Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi,
sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan
tanggungjawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode
etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi
dalam menjalankan tugasnya.
5.
Untuk meningkatkan mutu profesi
Kode etik memuat norma norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu
berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
6.
Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam
membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.
Dari uraian di
atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik
adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara
kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan
meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.
G.
Contoh Kasus Pelanggaran Pada Etika Guru
Berikut contoh kasus pelanggaran
pada etika guru beberapa diantaranya:
1.
Guru
memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid
apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru.
2.
Guru tidak
memahami sifat - sifat yang khas / karakteristik pada anak didiknya.
3.
Guru
memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk prilaku
yang menyimpang.
4.
Tidak memahami
peserta didiknya sesuai dengan proses perkembangan anak, sehingga dalam
melakukan bimbingan dan pembinaan sering menimbulkan kecelakaan pendidikan.
5.
Guru tidak
mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat dalam pembelajaran
disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta didiknya.
6.
Guru
tidak menunjukan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru. misalnya :
memanipulasi nilai. mencuri waktu mengajar, pilih kasih.
7.
Tidak mengajar
sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan secara keilmuan.
8.
Guru tidak
mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua sehingga orangtua tidak
tahu kemajuan belajar anak.
9.
Guru tidak
menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri peserta didiknya,
sehingga mematikan kreatifitas si anak.
10.
Hubungan antar
guru yang tidak harmonis. misal : saling menjatuhkan.
H.
Sanksi-sanksi Terhadap Guru
Berikut sanksi-sanksi terhadap guru
yang melakukan pelanggaran diantaranya:
1.
Guru dapat di
berhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru, karena :
a.
Melanggar
sumpah dan janji jabatan
b.
Melanggar perjanjian
kerja atau kesepakatan kerja bersama.
c.
Melalaikan
kewajiban dalam melaksanakan 1 bulan atau lebih secara terus menerus.
2.
Sanksi terhadap guru dapat juga berupa:
a.
Teguran
b.
Peringatan
tertulis
c.
Penundaan
pemberian hak guru
d.
Penurunan
Pangkat
e.
Pemberhentian
dengan hormat
f.
Pemberhentian
tidak dengan hormat
I.
Organisasi
Profesi Guru
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, dikemukakan bahwa: “Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang
berbadan yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan
profesionalitas guru“. Lebih lanjut dijelaskan hal- hal sebagai berikut.
1.
Pasal 41
a.
Guru dapat membentuk
organisasi profesi yang bersifat independen.
b.
Organisasi
profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi,
meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi.
kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
c.
Guru wajib
menjadi anggota organisasi profesi.
d.
Pembentukan
organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan.
e.
Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
2.
Pasal 42
Organisasi
profesi guru mempunyai kewenangan:
a.
Menetapkan dan
menegakkan kode etik guru.
b.
Memberikan
bantuan hukum kepada guru.
c.
Memberikan
perlindungan profesi guru.
d.
Melakukan
pembinaan dan pengembangan profesi guru.
e.
Memajukan
pendidikan nasional.
Sumber
