Kehidupan Didaerah Perbatasan

Kehidupan Didaerah Perbatasan!!!!

Pada umumnya setiap negara mempunyai batas wilayah negara masing-masing seperti batas dari lautan ataupun daratan. Begitu juga negara Indonesia yang mepunyai batas wilayah yang cukup luas di bandingkan negara-negara lainnya. Inilah batas-batas negara Indonesia sebagai berikut:

·           Sebelah utara negara Indonesia dibatasi oleh negara Malaysia, Singapura,dan Samudra Pasifik. Ada 1 negara lagi yang membatasi negara Indonesia tetapi negara ini terletak di dalam negara lain yaitu di negara Malaysia yaitu Brunei Darussalam.

·           Sebelah barat negara Indonesia dibatasi oleh sebuah samudra. Samudra itu adalah Samudra Hindia. Samudra Hindia juga mempunyai nama Samudra Indonesia.

·           Sebelah selatan negara Indonesia ini juga dibatasi oleh sebuah samudra yaitu Samudra Hindia.

·           Sebelah timur negara Indonesia dibatasi oleh negara Papua Nugini yang terletak bersebelahan dengan Pulau Irian atau Pulau Papua.

                Dari batas-batas negara Indonesia diatas saya ingin membahas batas negara Indonesia di sebelah utara yang dimana wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Dimana wilayah dari negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tersebut adalah pulau Kalimantan. Mungkin anda pernah mendengar nama daerah Entikong yang berada di kecamatan paling pinggir terletak di kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan lansung dengan Serawak.

            Seharusnya batas suatu negara yang berbatasan dengan negara lain itu selayaknya seperti halaman depan dari suatu negara  agar bisa menggambarkan dari suatu negara tersebut. Akan tetapi yang terjadi di daerah Entikong provinsi Kalimantan Barat itu berubah 180 derajat. Yang terjadi didaerah Entikong tersebut selayaknya halaman belakang dari suatu negara misalnya dari infrastruktur seperti jalan, alat transportasi, perekonomian, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan masih minim dari perhatian dari pemerintah  dibandingkan dengan negara yang dibatasinya.

            Perbedaan antara daerah entikong dan malaysia bagaikan siang dan malam, padahal sama-sama daerah perbatasan. Disini sangat terlihat mana yang lebih majunya dikarenakan Malaysia sangat respect terhadap wilayahnya yang berada di daerah perbatasan, bukannya kita merendahkan tanah air kita sendiri. Soalnya dari sana kita bisa melihat misalkan dari sektor infrastruktur jalan, alat transportasi, perekonomian, fasilitas pendidikan, dan kesehan sangat terlihat bedanya. Pertama kita bahas pada sektor infrastruktur jalan yang ada di daerah Entikong. Infrastruktur jalan sangat erat hubungannya dengan alat transportasi mungkin alat tranportasi darat pada umumnya. Mungkin ditahun-tahun sebelumnya infrastruktur jalan masih sangat tidak layak untuk dilalui kendaraan dan apabila musim hujan maka akses jalan terputus. Masyrakat disana mengandalkan transportasi sungai untuk pergi kekabupaten satu dan lainnya yang berbatasan dengan Entikong denagn menggunakan sampan, perahu tau yang lainnya.

            Dari sektor pendidikan masih kurang di bandingkan dengan kota-kota yang dekat dengan ibu kota. Sekolah-sekolah di daerah Entikong masih terbilang sedikit, dan itu pun lumayan jauh sekali jaraknya dengan pemukiman warga. Sampai-sampai mau sekolah saja, harus menempuh jarak yang tidak biasanya dilakukan oleh anak-anak. Selain itu pada sektor kesehatan saja hampir sama dengan sektor pendidikan. Disana rumah sakit masih sangat terbatas terkadang penduduk yang ingin berobat itu harus berjalan dan jaraknya itupun tidak dekat dari pemukiman warga. Terkadang pada setiap bulanya ada orang dari TNI yang membawa dokter untuk berkeliling dari satu rumah warga kerumah lainnya untuk melihat kondisi kesehatan dari warga di daerah Entikong.

            Dari sistem perekonomian kebanyakan masyarakat melakukan jual beli ke Malaysia bukan karena harga barang lebih murah, melainkan karena di negeri jiran tersebut ada penampung hasil bumi yang sudah dikenal masyarakat, sedangkan di Kalbar atau Indonesia tidak ada. Alat pembayarannya dari kedua negara tersebut antara ringgit dan rupiah diterima dalam transaksi jual beli tetapi transaksi jual beli tersebut ada pembatasan 600 ringgit dalam pembelanjaan. Bahkan, katanya barang masyarakat perbatasan di negara bagian Sarawak itu masih bisa dibarter dengan barang Malaysia yang mereka kehendaki. Pinjamin mengatakan, salah satu hasil bumi yang dijual adalah sayur-sayuran dan rempah-rempahan, seperti lada dan hasil bumi ini sangat diminati warga Malaysia.

            Pada satu atau dua tahun kebelakang negara Indonesia mulai membenahi daerah-daerah perbatasan terutama yang sedang kita bahas misalnya dari sektor jalan, sekarang Entikong mulai berbenah diri untuk tidak menjadi daerah yang terisolir dari daerah lain. Pada infrastruktur jalan sudah mulai diperbaiki walaupun baru sedikit wilayah yang sudah diperbaiki. Karena apabila jalan sudah diperbaiki bisa mengundang wisatawan dari negera tetangga untuk berkunjung. Kemudian pada sektor perekonomian yang dulunya dibatasi 600 ringgit tetapi pada tahun 2013 sudah dibebaskan walaupun harus membayar cukai atau pajak kepemerintah. Dengan bermodal kartu Pos Lintas Batas (PLB) masyarakat perbatasan kini bebas keluar masuk Entikong dan Tebedu (Serawak) untuk keperluan berbelanja, pendidikan dan kesehatan. Pantauan Bisnis di Entikong, taraf ekonomi masyarakat perbatasan semakin baik sejak 'dibebaskannya' perdagangan itu. Rumah-rumah semakin banyak yang bagus ketimbang setahun lalu. Bahkan jumlah penginapan atau losmen mulai bertambah, pedagang-pedagang baru pun bermunculan di sana.

            Semoga di tahun-tahun yang akan datang Indonesia menjadi yang lebih baik dari masalh daerah perbatasan seperti pada sektor infrastruktur jalan, perekonomian, pendidikan dan kesehatan sehinngga tidak menjadi daerah yang terisolir ataupun tertinggal.

Praktik Percaloan, Boleh atau Tidak

Praktik Percaloan, Boleh atau Tidak !!!!!!

Mendengar kata calo atau percaloan pastinya kita sudah mengetahui apa itu calo. Calo sendiri adalah orang yang suka menawarkan jasa dirinya baik untuk pembelian atau penjualan suatu barang. Bisnis percaloan sudah banyak berkeliaran di kota-kota besar seperti ibu kota kita kota Jakarta. Terkadang bisnis percaloan tersebut ada perseorang atau juga ada yang berkelompok yang dipegang satu intansi yang mengelola bisnis percaloan tersebut.

Kita dapat melihat praktik percaloan tersebut pada wilayah yang dianggap mereka bisa menghasilkan seperti di stasiun ataupun terminal. Apalagi kalau musim mudik tiba seperti pada bulan ramadhan atau pas lebaran dan tahun baru. Terkadang kita dapat menyaksikan fenomena percaloan hilir mudik mencari orang yang kebingungan yang dikarenakan suatu ketika orang tersebut kehabisan tiket dan disitulah para calo melancarkan aksinya. Terkadang adanya seorang calo juga bisa membantu apabila disuatu keadaan yang terdesak untuk pergi tetapi tiket telah habis. Akhirnya calo dan yang menggunakan jasa calo tersebut seperti simbiosis mutualisme sama-sama saling diutungkan.

Selain distasiun ataupun terminal, kita dapat menyaksikan fenomena calo seperti dikantor-kantor pemerintahpun kita masih bisa temui bisnis percaloan. Terkadang praktik percaloan tersebut malah menjamur di kantor-kantor tersebut, herannya pada kantor-kantor tersebut telah dipasang besar-besar agar masyarakat tidak menggunakan jasa calo. Artinya pemerintah bersikap dualistik, mempunyai peraturan tentang percaloan yang pastinya dipahami oleh staff dan seluruh pegawai kantor, namun mereka tetap membuka peluang bagi praktik percaloan. Terkadang mereka sudah berkolusi dengan para calo atau mereka yang sengaja bertindak sebagai calo di tempat kerja mereka sendiri.

Masih banyak tempat yang bisa kita temui para calo tersebut untuk menawarkan jasa kepada yang menyewa jasanya. Bahkan dikantor polisi yang katanya penegak hukum pun ada calonya. Misalkan pada saat ingin pembutan SIM pastinya sebelum masuk kekantor samsat kita akan dihampiri oleh seorang calo dengan menawarakan jasanya untuk membuatkan SIM. Tentunya kita akan risih dengan calo yang langsung datang menghampiri kepada kita terkadang ada juga seorang calo yang memaksa. Praktik percaloan di setiap instansi pemerintah taupun yang lainnya, tidak dapat ditepis lagi jika korupsi, kolusi, dan nepotis dikatakan sebagai budaya. Karena budaya tak lahir dari langit, tapi dibiasakan dalam masyarakat, dikondisikan dengan mekanisme serumit mungkin agar tak nampak di permukaan.

Mungkin dari bisnis percaloan ini ada kaitannya dengan antar kelas masyarakat menengah keatas. Coba saja kita perhatikan sendiri di setiap kantor-kantor pelayanan publik, para pegawai pemerintah yang telah mendapat gaji tetap bulanan sejenis dengan orang-orang kaya, mereka lebih suka memanfaatkan calo karena tidak mau repot sekaligus ingin mendapatkan keuntungan. Bagi pegawai pemerintah yang bertindak sebagai calo atau berkolusi dengan calo, mereka mendapatkan uang lebih dari hasil percaloan, sedangkan bagi orang-orang kaya mereka tak perlu bercampur baur mengantri berjam-jam, istilah mereka adalah efisiensi, karena uang seratus ribu atau beratus-ratus ribu mungkin kecil bagi mereka untuk mengurusi surat-surat dengan mengupah para calo. Sebaliknya jika mereka tidak mau menggunakan calo, dan mengantri berjam-jam, maka waktu produksi yang menghasilkan uang jutaan akan lenyap.

Sementara itu kita mesti mengetahui siapa saja yang bertindak sebagai calo?  Mungkin yang bertindak sebagai  calo adalah mereka dengan ekonomi yang pas-pasan yang mencari penghasilan pada sektor jasa. Mungkin dari praktik calo sangat memungkinkan untuk mendapat uang yang lebih. Selain itu juga untung dari praktik percaloan sangat menguntungkan. Tetapi dari aktivitas praktik percaloan tersebut sangat berbahaya karena praktek tersebut ilegal karena merugikan di salah satu pihak. Dengan itu praktik percaloan kian hari kian marak hal ini dikarenakan matinya sektor produksi pada tingkat ekonomi mikro, akhirnya sektor ekonomi yang berkembang adalah jasa, dan ramai-ramai orang mencari nafkah atau bekerja pada sektor jasa. Sementara pertanian, perikanan, warung-warung, industri rumahan dilibas oleh korporasi-korporasi besar.

Mungkin kita bisa mengkritik agar praktik calo tidak semakin banyak misalnya dalam melayani publik dengan tidak mempersulit bagaimana pengurusan administrasi bagi masyarakat, termasuk mekanisme dan persyaratannya. Jika pemerintah serius ingin menghapus praktik percaloan, lihat mekanisme rumit yang terselubung dan bekerja di balik jubah fenomena. Praktik percaloan pasti akibat dari pengkondisian yang dilatar belakangi kepentingan-kepentingan, itu yang harus diuraikan. Jika misalnya problem itu terletak pada kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang penghasilannya pas-pasan dengan masyarakat yang memegang monopoli pasar. Maka hal itu yang segera ditangani, namun pastinya pemerintah akan mendapat benturan politis dari para korporat kakap, dan terkadang pemerintah tidak punya nyali sebab para pejabat tinggi itu pun adalah struktur yang dihasilkan secara politis di mana di Indonesia kadang kala seorang politisi mempunyai profesi-profesi lainnya seperti korporat kelas kakap, atau menjalin hubungan erat dengan mereka demi kepentingan politik semata.

Masalah Kemiskinan

Masalah Kemiskinan !!!!!

        Pada tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaran yang mempunyai tema pertama  tentang kewarganegaraan. Di dalam tema kewarganegaraan saya ingin membahas masalah tentang kemiskinan pada suatu negara. Sebagai gambaran tentang kemiskinan yang merupakan sebuah fenomena atau fakta yang terjadi di suatu negara contohnya Indonesia, dari sejak dulu hingga sekarang masalah kemiskinan masih juaga belum bisa teratasi dengan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.  

            Selain di negara Indonesia ternyata kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan  yang telah mendunia dan sampai sekarang menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Kemiskinan itu adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dimana negara Inggris mengalami kemiskinan pada penghujung tahun 1700-an pada era kebangkita revolusi industri di Eropa. Sedangkan Amerika Serikat mengalami depresidan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan setelah tiga puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai negara Adidaya dan terkaya di dunia.

            Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Dan pada kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.

Adapun Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan menurut para Ahli:

1.                  Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29)

Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu :

·                    Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

·                    Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

·                    Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

·                    Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

·                    Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

·                    Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

2.                  Suryadiningrat dalam Dadan Hudayana (2009:30)

Kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya :

·                    Keengganan bekerja dan berusaha,

·                    Kebodohan,

·                    Motivasi rendah,

·                    Tidak memiliki rencana jangka panjang,

·                    Budaya kemiskinan, dan

·                    Pemahaman keliru terhadap kemiskinan.

Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat :

·                    Ketidakpedulian orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu dan

·                    Kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.

Salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok dan wilayah sasaran dengan tepat. Dari program pengentasan dan pemulihan nasib orang miskin tergantung dari langkah awal yaitu ketetapan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan di mana dia berada. Aspek di mana “si miskin” dapat ditelusuri melalui si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan profil wilayah atau karakter geografis.

Misalkan pada masa kepemimpinan SBY pemerintah indonesia juga membuat  program penanggulangan kemiskinan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), KUR (Kredit Usaha Rakyat), pengembangan UMKM, PNPM Mandiri, dan masih banyak program-program lainnya, akan tetapi belum mampu mementaskan masyarakat indonesia dari jurang kemiskinan yang semakin hari semakin menyiksa dan menganiaya. Bahwasannya dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apakah mungkin program yang di buat pemerintah seperti BLT itu kurang tepat sasaran kepada orang yang sangat membutuhkan. Keadaan ini sudah seharusnya menjadi sebuah evaluasi diri bagi pemerintah untuk dapat terus merencanakan serta mengambil sebuah kebijakan yang dapat membawa Indonesia keluar dari jurang kemiskinan.