Praktik Percaloan, Boleh atau Tidak

Praktik Percaloan, Boleh atau Tidak !!!!!!

Mendengar kata calo atau percaloan pastinya kita sudah mengetahui apa itu calo. Calo sendiri adalah orang yang suka menawarkan jasa dirinya baik untuk pembelian atau penjualan suatu barang. Bisnis percaloan sudah banyak berkeliaran di kota-kota besar seperti ibu kota kita kota Jakarta. Terkadang bisnis percaloan tersebut ada perseorang atau juga ada yang berkelompok yang dipegang satu intansi yang mengelola bisnis percaloan tersebut.

Kita dapat melihat praktik percaloan tersebut pada wilayah yang dianggap mereka bisa menghasilkan seperti di stasiun ataupun terminal. Apalagi kalau musim mudik tiba seperti pada bulan ramadhan atau pas lebaran dan tahun baru. Terkadang kita dapat menyaksikan fenomena percaloan hilir mudik mencari orang yang kebingungan yang dikarenakan suatu ketika orang tersebut kehabisan tiket dan disitulah para calo melancarkan aksinya. Terkadang adanya seorang calo juga bisa membantu apabila disuatu keadaan yang terdesak untuk pergi tetapi tiket telah habis. Akhirnya calo dan yang menggunakan jasa calo tersebut seperti simbiosis mutualisme sama-sama saling diutungkan.

Selain distasiun ataupun terminal, kita dapat menyaksikan fenomena calo seperti dikantor-kantor pemerintahpun kita masih bisa temui bisnis percaloan. Terkadang praktik percaloan tersebut malah menjamur di kantor-kantor tersebut, herannya pada kantor-kantor tersebut telah dipasang besar-besar agar masyarakat tidak menggunakan jasa calo. Artinya pemerintah bersikap dualistik, mempunyai peraturan tentang percaloan yang pastinya dipahami oleh staff dan seluruh pegawai kantor, namun mereka tetap membuka peluang bagi praktik percaloan. Terkadang mereka sudah berkolusi dengan para calo atau mereka yang sengaja bertindak sebagai calo di tempat kerja mereka sendiri.

Masih banyak tempat yang bisa kita temui para calo tersebut untuk menawarkan jasa kepada yang menyewa jasanya. Bahkan dikantor polisi yang katanya penegak hukum pun ada calonya. Misalkan pada saat ingin pembutan SIM pastinya sebelum masuk kekantor samsat kita akan dihampiri oleh seorang calo dengan menawarakan jasanya untuk membuatkan SIM. Tentunya kita akan risih dengan calo yang langsung datang menghampiri kepada kita terkadang ada juga seorang calo yang memaksa. Praktik percaloan di setiap instansi pemerintah taupun yang lainnya, tidak dapat ditepis lagi jika korupsi, kolusi, dan nepotis dikatakan sebagai budaya. Karena budaya tak lahir dari langit, tapi dibiasakan dalam masyarakat, dikondisikan dengan mekanisme serumit mungkin agar tak nampak di permukaan.

Mungkin dari bisnis percaloan ini ada kaitannya dengan antar kelas masyarakat menengah keatas. Coba saja kita perhatikan sendiri di setiap kantor-kantor pelayanan publik, para pegawai pemerintah yang telah mendapat gaji tetap bulanan sejenis dengan orang-orang kaya, mereka lebih suka memanfaatkan calo karena tidak mau repot sekaligus ingin mendapatkan keuntungan. Bagi pegawai pemerintah yang bertindak sebagai calo atau berkolusi dengan calo, mereka mendapatkan uang lebih dari hasil percaloan, sedangkan bagi orang-orang kaya mereka tak perlu bercampur baur mengantri berjam-jam, istilah mereka adalah efisiensi, karena uang seratus ribu atau beratus-ratus ribu mungkin kecil bagi mereka untuk mengurusi surat-surat dengan mengupah para calo. Sebaliknya jika mereka tidak mau menggunakan calo, dan mengantri berjam-jam, maka waktu produksi yang menghasilkan uang jutaan akan lenyap.

Sementara itu kita mesti mengetahui siapa saja yang bertindak sebagai calo?  Mungkin yang bertindak sebagai  calo adalah mereka dengan ekonomi yang pas-pasan yang mencari penghasilan pada sektor jasa. Mungkin dari praktik calo sangat memungkinkan untuk mendapat uang yang lebih. Selain itu juga untung dari praktik percaloan sangat menguntungkan. Tetapi dari aktivitas praktik percaloan tersebut sangat berbahaya karena praktek tersebut ilegal karena merugikan di salah satu pihak. Dengan itu praktik percaloan kian hari kian marak hal ini dikarenakan matinya sektor produksi pada tingkat ekonomi mikro, akhirnya sektor ekonomi yang berkembang adalah jasa, dan ramai-ramai orang mencari nafkah atau bekerja pada sektor jasa. Sementara pertanian, perikanan, warung-warung, industri rumahan dilibas oleh korporasi-korporasi besar.

Mungkin kita bisa mengkritik agar praktik calo tidak semakin banyak misalnya dalam melayani publik dengan tidak mempersulit bagaimana pengurusan administrasi bagi masyarakat, termasuk mekanisme dan persyaratannya. Jika pemerintah serius ingin menghapus praktik percaloan, lihat mekanisme rumit yang terselubung dan bekerja di balik jubah fenomena. Praktik percaloan pasti akibat dari pengkondisian yang dilatar belakangi kepentingan-kepentingan, itu yang harus diuraikan. Jika misalnya problem itu terletak pada kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang penghasilannya pas-pasan dengan masyarakat yang memegang monopoli pasar. Maka hal itu yang segera ditangani, namun pastinya pemerintah akan mendapat benturan politis dari para korporat kakap, dan terkadang pemerintah tidak punya nyali sebab para pejabat tinggi itu pun adalah struktur yang dihasilkan secara politis di mana di Indonesia kadang kala seorang politisi mempunyai profesi-profesi lainnya seperti korporat kelas kakap, atau menjalin hubungan erat dengan mereka demi kepentingan politik semata.